Janji Kemerdekaan

Pada tahun 1944, Jepang terdesak, Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil
merebut kedudukan penting Kepulauan Mariana, sehingga jalan menuju
Jepang semakin terbuka. Jenderal Hedeki Tojo pun kemudian digantikan oleh
Jenderal Jiniaki Kaiso sebagai perdana menteri. Angkatan udara Sekutu yang
di Morotai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di
Indonesia. Rakyat mulai kehilangan kepercayaannya terhadap Jepang dalam
melawan Sekutu.

Sementara itu Jenderal Kiniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan
(September 1944). Sejak itulah Jepang memberikan izin kepada rakyat
Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih di samping bendera
Jepang Hinomaru. Lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu
Kimigayo. Sejak itu pula Jepang

Rakyat menyambut janji Kemerdekaan Indonesia

mulai mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk pertahanan. Mereka disiapkan untuk menghadapi musuh.
Pada saat itu suasana kemerdekaan terasa semakin dekat.
Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Badan itu dibentuk untuk
menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tatanan
pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, R.P Suroso sebagai wakil ketua
merangkap kepala Tata Usaha dan seorang Jepang sebagai wakilnya Tata Usaha, yaitu Masuda Toyohiko dan Mr. R. M. Abdul Gafar Pringgodigdo. Semua anggotanya terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia,
ditambah tujuh orang Jepang yang tidak punya suara.

Sidang BPUPKI dilakukan dua tahap, tahap pertama berlangsung pada 28 Mei
1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama tersebut dilakukan di Gedung Chou
Shangi In di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Pada
masa penjajahan Belanda gedung ini digunakan sebagai gedung Volksraad.
Meskipun badan itu dibentuk oleh pemerintah militer Jepang, jalannya
persidangan baik wakil ketua maupun anggota istimewa dari kebangsaan
Jepang tidak pernah terlibat dalam pembicaraan persiapan kemerdekaan.
Semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan Indonesia
merupakan urusan pemimpin dan anggota dari Indonesia.

Pada pidato sidang BPUPKI,Radjiman menyampaikan pokok persoalan
mengenai Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang
tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10-11 Juni 1945, dibahas dan
dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam kata pembukaannya
Rajiman Wedyodiningrat meminta pandangan kepada para anggota
mengenai dasar negara Indonesia. Orang-orang yang membahas mengenai
dasar negara adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Sukarno.

Dalam sidang pertama, Sukarno mendapat kesempatan berbicara dua kali,
yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun pada saat itu, seperti apa yang
disampaikan oleh Radjiman, selama dua hari berlangsung rapat, belum ada
yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menanggapi hal itu, pada
tanggal 1 Juni pukul 11.00 WIB, Sukarno menyampaikan pidato pentingnya.
Pada saat itu, Gedung Chuo Shangi In mendapat penjagaan ketat dari tentara
Jepang. Sidang saat itu dinyatakan tertutup, hanya beberapa wartawan
dan orang teertentu yang diizinkan masuk. Dalam pidatonya, Sukarno
mengusulkan dasar-dasar negara. Pada mulanya Sukarno mengusulkan Panca
Dharma. Nama Panca Dharma dianggap tidak tepat, karena Dharma berarti
kewajiban, sedangkan yang dimaksudkan adalah dasar. Sukarno kemudian
meminta saran pada seorang teman, yaitu Muh. Yamin yang merupakan ahli
bahasa, selanjutnya dinamakan Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan
di atas kelima dasar itu didirikan Negara Indonesia, supaya kekal dan abadi.

Pidato Sukarno itu mendapat sambutan sangat meriah, tepukan tangan para
peserta, suatu sambutan yang belum pernah terjadi selama persidangan
BPUPKI. Para wartawan mencatat sambutan yang diucapkan Sukarno
itu dengan cermat. Cindy Adam, penulis buku autobiografi Sukarno,
menceritakan bahwa ketika ia diasingkan di Ende, Flores (saat ini menjadi
Propinsi Nusa Tenggara Timur) pada tahun 1934-1937, Sukarno sering
merenung tentang dasar negara Indonesia Merdeka, di bawah pohon sukun.

Pada kesempatan tersebut Ir. Sukarno juga menjadi pembicara kedua.
Ia mengemukakan tentang lima dasar negara. Lima dasar itu adalah (1)
Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, (3)
Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, (5) Ketuhanan Yang Maha
Esa. Pidato itu kemudian dikenal dengan Pancasila .

Sementara itu Muh.Yamin dalam pidatonya juga mengemukakan Azas dan
Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin ada lima
azas, yaitu ( 1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusian, (3) Peri Ketuhanan, (4)
Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, sebelum sidang pertama berakhir BPUPKI membentuk panitia
kecil yang terdiri dari sembilan orang. Pembentukan panitia sembilan itu
bertujuan untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya Negara
Indonesia. Panitia kecil itu terdiri atas, Ir. Sukarno, Drs Muh. Yamin, Mr.
Ahmad Subardjo, Mr. A.A Maramis, Abdul Kahar Muzakkar, Wahid Hasyim,
H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Panitia kecil itu menghasilkan
rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan Indonesia Merdeka.
Kemudian disusunlah rumusan bersama dasar negara Indonesia Merdeka
yang kita kenal dengan Piagam Jakarta.